Pergumulan Geopolitik dan Dominasi Ekonomi Neo-Liberal: Menyoal Pernyataan Prabowo tentang Filosofi Ekonomi Indonesia sebagai Jalan Tengah Socialism & Capitalism

A. Prelude

Ketika kita melihat konflik di Timur Tengah pemikiran yang umumnya berkembang di benak sebagian besar masyarakat kita adalah tentang konflik yang diakibatkan oleh Zionisme.

Namun, masalahnya sebagian besar orang lebih terobsesi untuk melihat gerakan Zionisme hanya pada pendasaran teologisnya semata (tentang tanah sengketa yang dijanjikan Tuhan versi 3 agama langit), tanpa menyoroti juga faktor politis dan historis yang menyertainya.

1. History

Hari-hari ini, dengan adanya konflik Iran-Israel dan intervensi Amerika Serikat, publik yang terdidik setidaknya bisa lebih membaca bahwa konflik Timur Tengah tidak bersandar pada motif teologis semacam itu. Melainkan pada permainan geopolitik para negara hegemon.

Oleh karena itu, apabila ingin memahami konflik Timur Tengah secara lebih utuh, maka kita mesti memahami lebih dahulu historisitas tatanan Politik Dunia yang berdiri hingga hari ini sehingga dapat menjelaskannya secara akademis tentang bagaimana mekanisme hegemoni negara-negara adidaya.

2. Indonesia

Indonesia adalah negara yang lahir dan berkembang dalam suasana konflik hegemoni para imperialis semacam itu sehingga mengerti betul penderitaan yang diakibatkan, makanya sejak awal kita selalu mengutuk Imperialisme dan Kolonialisme.

Akhirnya, kita pun berpikir dan bersikap untuk tidak terikat dengan blok kekuatan tertentu dalam percaturan politik global atau yang dikenal sebagai prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif.

Namun, sejarah mencatat bahwa kita tidak pernah benar-benar menjadi imparsial atau setidaknya secara tidak terang-terangan. Soekarno misalnya, ia dekat dengan kekuatan Timur dan Soeharto dia condong ke Barat (dalam terminologi kubu yang ada saat Perang Dingin) adalah bukti bahwa para hegemon global selalu bisa menancapkan signifikansinya dan para pemimpin kita juga selalu menunjukkan orientasinya, meskipun secara implisit.

3. Current Situation

Tidak terkecuali situasi hari-hari ini. Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah dan intervensi Amerika sebagai kekuatan utama blok barat, Presiden Prabowo lebih memilih menghadiri forum yang secara samar-samar merangkak menjadi kekuatan alternatif untuk melawan dominasi barat selama ini (SPIEF) daripada menghadiri KTT G7 yang menjadi representasi kekuatan barat saat ini.

Berkaitan dengan sikap dan positioning Indonesia melalui Prabowo, secara retoris dan dengan penuh gelora hampir secara pasti akan menyuarakan narasi imparsialitas Indonesia di hadapan dunia, tetapi kita tahu politik selalu terdiri dari teater bagian depan yang bisa disaksikan saat camera menyala dan juga backstage yang menjadi ruang-ruang transaksional.

B. Notes Between

Sebagaimana sejarah menulis bahwa pada akhirnya para pemimpin Indonesia di masa lalu selalu memiliki kedekatan tertentu dengan salah satu poros kekuatan dunia, maka bukan tidak mungkin pemimpin hari ini pun memiliki corak tertentu dalam memainkan perannya. Berkenaan dengan bagaimana corak tersebut, hanya waktu yang dapat menjawab dan pena sejarah yang akan mencatat.

Disisi lain catatan sejarah lainnya adalah bahwa konflik geopolitik dan penggulingan kekuasaan senantiasa memicu ketidakstabilan politik dalam negeri yang pada akhirnya menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Pada situasi semacam ini, keuntungan adalah selalu miliki segelintir elite dan publik adalah membership premium kerugiannya.

1. Introduction

Dalam sebuah forum internasional, seorang kepala negara tak hanya menjadi representasi negara dan bangsanya. Ia harus menyampaikan cara berpikir, nilai, dan arah pemerintahannya, yang jika dibaca dengan cermat adalah jalan pikiran seorang pemimpin itu sendiri tentang apa yang sedang atau akan dijalankannya.

Apa yang diucapkan Presiden Prabowo dalam forum SPIEF adalah gambaran tentang bagaimana kekuasaan melihat rakyatnya, dan bagaimana negara akan memperlakukan mereka. Maka publik yang cermat tidak cukup hanya kagum dengan semangat retoris dan gestur patriotik yang diucapkan. Kita perlu menganalisisnya lebih dalam tentang apa filosofi yang menjadi jalan pikiran pemimpin kita dan nilai apa yang mendasarinya?

Ini bukan soal analisis akademis, tapi tentang bagaimana hidup kita akan diatur: mulai dari subsidi, pajak, bantuan sosial, bahkan hak kita untuk bicara dan hidup aman. Semua berpijak pada prinsip dasar yang diyakini dan diucapkan oleh para penguasa.

2. Case Study

Dalam pidato Presiden Prabowo di SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum), kita mendengar satu kalimat yang mencolok tentang filosofi ekonomi Indonesia yang diucapkan secara lantang dan secara agak simplistik. Berikut video lengkapnya:

3. Analysis

Part I

Therefore I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism.

Oleh karena itu saya memilih jalan kompromi, jalan yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme.

Pada tingkat sekolah menengah kita telah diajarkan bahwa soko guru perekonomian Indonesia yang disebut sebagai Koperasi hanya contoh sederhana dari yang dimaksud oleh Bung Hatta sebagai pilar konsep Ekonomi Kerakyatan atau ide yang lebih besar seperti Ekonomi Pancasila

Ide-ide tersebut sangat familiar untuk kita dengar dalam ajaran yang umumnya kita dapatkan melalui kelas-kelas seperti Pendidikan Kewarganegaraan tentang sistem ekonomi negara kita.

Detailnya tidak terlalu mudah untuk dijabarkan, tetapi poinnya ketika kita mencari tahu sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia, guru-guru kita hampir selalu menjelaskannya secara normatif tentang “Apa itu Ekonomi Pancasila” atau setidak-tidaknya akan menjawabnya dengan “Sistem Ekonomi Campuran”.

Dengan demikian, pernyataan Prabowo ini pada dasarnya sebuah retorika diatas podium yang sewajarnya diucapkan. Pada bagian pertama ini, kita dapat menyebutnya sebagai deklarasi pragmatisme ekonomi-politik.

 

Part II

Pure socialism we have seen does not work, it’s utopia.

Sosialisme murni yang telah kita lihat tidak berhasil, itu utopia.

Pernyataan ini merangkum pengalaman historis abad ke-20 dengan negara-negara yang mencoba menerapkan sosialisme dalam bentuknya yang paling murni (yaitu, Marxisme-Leninisme atau ekonomi komando).

Secara historis dan teoretis, upaya untuk menciptakan sosialisme murni memang telah gagal mencapai tujuannya yang utopis (masyarakat yang setara dan makmur) dan justru seringkali menghasilkan inefisiensi ekonomi dan penindasan politik.

 

Part III

Pure capitalism results in inequality result in only a small percentage enjoying the fruits of the wealth.

Kapitalisme murni menghasilkan ketidaksetaraan yang mengakibatkan hanya sebagian kecil yang menikmati hasil kekayaan.

Pernyataan ini menyoroti cacat bawaan dari kapitalisme yang jika dibiarkan berjalan tanpa kendali (laissez-faire).

Data dari seluruh dunia secara konsisten menunjukkan bahwa tanpa intervensi pemerintah (melalui pajak progresif, jaring pengaman sosial, dan regulasi), kapitalisme memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan ketimpangan yang ekstrem, di mana sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh segelintir orang di puncak.

 

C. Critical Notes

Therefore, we have chosen the philosophy which in essence and in simplicity can be reduced to one sentence: “the greatest good for the greatest many”

Oleh karena itu, kami telah memilih filosofi yang pada intinya dan secara sederhana dapat diringkas menjadi satu kalimat: “kebaikan terbesar untuk orang terbanyak”

Pada bagian ini, kita dapat mengatakan bahwa Prabowo mencoba memberikan landasan etis untuk pernyataan pragmatis yang diucapkannya diawal (tentang jalan tengah Sosialisme dan Kapitalisme).

Secara konseptual, sebenarnya ini adalah inti dari filsafat moral yang sangat berpengaruh yang dikenal sebagai Utilitarianisme, yang dipelopori oleh pemikir seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Filosofi ini menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau “kebaikan” terbesar sebanyak mungkin orang (utilitas). Dengan demikian, kebijakan dinilai berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan niat atau kepatuhannya pada aturan abstrak.

Section 1 – Intro

Penjelasan teoritis untuk mengantarkan kita pada uraian tentang “Apa itu Utilitarianisme” yang paling populer adalah dengan mengenalkannya pada sebuah eksperimen pikiran yang bernama “The Trolley Dilemma”.

Menurut Utilitarianisme klasik, pilihan yang lebih “benar”/”baik” secara moral adalah mengorbankan 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang lain karena itu menghasilkan kebahagiaan/kebaikan yang lebih besar.

Singkatnya Utilitarianisme adalah filosofi yang mengatakan bahwa kita harus selalu memilih tindakan yang akan membawa manfaat atau kebahagiaan PALING BESAR untuk jumlah orang PALING BANYAK, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan atau kepentingan segelintir orang.

 

Section 2 – Verse

Dalil utilitarianisme yang diucapkan Prabowo merupakan justifikasi etis yang ia maksud sebagai jalan tengah Kapitalisme dan Sosialisme.

Dalam ilmu ekonomi, kita mengenalnya sebagai Sistem Ekonomi Campuran (SEC) atau yang lebih normatif-abstrak kita menyebutnya dengan Ekonomi Pancasila.

Lantas, apa saja contoh penerapan dari sistem ini? mari kita coba refresh pelajaran dasar Ekonomi di sekolah menengah.

Secara sederhana, sistem ini mengandaikan adanya keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta dalam mengatur dan mengelola perekonomian.

 

Pemerintah

• Ada BUMN yang kelola sektor vital nasional
• Ada jaminan sosial dan subsidi (BPJS, Subsidi BBM)
• Regulasi fiskal (perpajakan) dan moneter (aturan suku bunga dan peredaran uang

Swasta

• Ada Industri Manufaktur & Jasa (Otomotif, FMCG, Hospitality, etc.)
• Adanya investasi Asing (Kompeni multinational)
• Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

 

Section 3 – Pre-chorus

Secara faktual, kita menyadari betul bagaimana SEC yang dijalankan di Indonesia juga masih menghasilkan berbagai macam permasalahan sosial (Kemiskinan, Pengangguran, Kesenjangan, Ketimpangan Ekonomi, dst).

Oleh karena itu, dalam konteks ini kita perlu bertanya secara lebih mendalam dan kritis, mengapa berbagai permasalahan sosial tersebut tetap eksis, apa masalah dari prinsip kebaikan terbesar untuk orang banyak?

Kelemahan dari logika Utilitarian, terutama versi klasik yang diucapkan oleh Prabowo yang ia anggap sebagai jalan tengah Sosialisme & Kapitalisme adalah Utilitarianisme Klasik tidak bisa menjawab makna KEADILAN.

Alhasil utilitarianisme versi klasik tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan faktual yang masih menjadi fenomena sosial di Indonesia bahkan prinsip ini sebenarnya cenderung tidak relevan sebagai justifikasi etis praktik kebijakan ekonomi dan politik.

Sayangnya Prabowo terlanjur mendalilkan prinsip ini di forum ekonomi internasional, alhasil ia telah mereduksi betul gagasan normatif tentang Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta berorientasi pada kesejahteraan SELURUH rakyat bukan SEBANYAK-BANYAK rakyat.

 

Section 4 – Chorus

Problem dari prinsip Utilitarianisme Klasik setidaknya dapat kita kelompokan kedalam 3 (tiga) hal:

Tirani Mayoritas (Tyranny of the Majority)

Bagaimana jika “kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak” berarti mengorbankan hak-hak atau kesejahteraan kelompok minoritas? Prinsip ini bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan perlindungan hak asasi individu yang kuat.

Masalah Pengukuran

Bagaimana kita mendefinisikan dan mengukur “kebaikan” atau “kebahagiaan”? Apakah hanya dari segi materi (PDB), atau juga kesehatan, pendidikan, dan kebebasan? Ini adalah perdebatan yang kompleks.

Keadilan vs. Manfaat

Prinsip ini berfokus pada hasil akhir (konsekuensialisme) dan terkadang bisa bertentangan dengan prinsip keadilan. Misalnya, apakah etis mengorbankan satu orang tak bersalah untuk menyelamatkan lima orang lainnya? Utilitarianisme murni mungkin akan menjawab ya, yang bertentangan dengan intuisi moral banyak orang.

 

D. Pilot Critique

Section 1. Trial n Error

Prinsip-prinsip utilitarianisme bukan sebuah teori moral semata. Di Indonesia, logika yang mengutamakan “kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak” sering kali menjadi justifikasi implisit maupun eksplisit bagi berbagai kebijakan publik.

Namun, sebagaimana kelemahan filosofisnya, penerapan praktis dari logika ini sering kali menghasilkan biaya yang besar bagi keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan kelompok minoritas.

Akibatnya, “kebaikan” yang abstrak seperti pertumbuhan ekonomi nasional atau ketahanan pangan seringkali menjadi justifikasi yang sebenarnya menimbulkan kerugian yang sangat konkret bagi komunitas lokal yang tanah dan kehidupannya berada di jalur pembangunan.

Salah satu manifestasi paling nyata dari logika utilitarian dalam kebijakan negara adalah dalam proyek-proyek pembangunan skala besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN).

 

Section 2. Epilog

Kita sudah menelusuri ide “kebaikan terbanyak untuk orang terbanyak” yang disampaikan Prabowo di forum ekonomi internasional – sebuah prinsip yang, pada pandangan pertama, tampak menjanjikan sebagai kompromi ideal dalam sistem ekonomi.

Namun, di balik janji manfaat yang luas, tersembunyi sebuah pertanyaan mendasar yang tak boleh luput dari perhatian kita, dimanakah letak keadilan dalam narasi ini?

Setiap kebijakan harus memiliki pendasaran filosofis, itulah sebabnya dalam naskah akademik sebuah RUU terdapat sub-bab “Landasan Filosofis”. Mulai dari subsidi, pajak, sampai proyek-proyek besar, semua adalah cerminan dari cara berpikir pemimpin kita.

Sebagai masyarakat yang memiliki kecerdasan, tugas kita bukan hanya bertepuk tangan atas retorika Prabowo yang selalu menggelegar. Lebih dari itu, kita perlu untuk menyelami kedalaman filosofi yang melandasi setiap langkah kebijakan, mempertanyakan implikasinya, dan memastikan bahwa semangat keadilan senantiasa menjadi glorious purpose.